INFOACEHUTARA.com — Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Aceh Utara terus meningkatkan intensitas aksi kemanusiaan dalam masa pemulihan pascabencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut sejak akhir November lalu. Memasuki fase transisi darurat, PMI kini mengalihkan fokus utama pada layanan kesehatan masyarakat dan pembersihan sarana ibadah yang terdampak material lumpur.
Ketua PMI Kabupaten Aceh Utara, Tantawi SIP MAP, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan dasar warga, terutama di sektor kesehatan dan sanitasi, tetap terpenuhi guna mencegah munculnya wabah penyakit pascabencana.
Bencana banjir dan tanah longsor yang luas telah memicu berbagai masalah kesehatan bagi para penyintas di pengungsian. Merespons kondisi tersebut, PMI Aceh Utara telah menyiagakan unit pengobatan darurat yang tersebar di sejumlah kecamatan terdampak.
“Kami tidak hanya menyalurkan bantuan logistik, tetapi saat ini prioritas kami adalah pengobatan darurat bagi warga yang mulai terserang penyakit pascabanjir,” ujar Tantawi, Rabu (17/12/2025).
Selain layanan medis, para relawan PMI juga dikerahkan untuk melakukan pembersihan massal di masjid dan meunasah. Upaya ini bertujuan agar sarana ibadah yang sebelumnya terendam lumpur dapat segera digunakan kembali oleh masyarakat secara layak dan higienis.
Untuk mengatasi krisis air bersih akibat tercemarnya sumber air warga oleh material banjir, PMI terus mengoperasikan armada tangki air ke titik-titik krusial.
Sejauh ini, banjir bandang tersebut tercatat sebagai salah satu bencana terbesar di Aceh Utara, yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan masih ada warga yang dinyatakan hilang. Sedangkan puluhan ribu warga lainnya masih bertahan di ratusan titik pengungsian.
Tak hanya itu, banjir juga menimbulkan kerusakan masif pada infrastruktur publik, rumah penduduk, sekolah, serta ratusan hektar lahan pertanian dan perikanan.
Desakan Status Bencana Nasional
Melihat eskalasi kerusakan yang meluas tidak hanya di Aceh tetapi juga menjangkau wilayah lain di Sumatera, Tantawi mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan status Bencana Nasional.
Menurutnya, penetapan status tersebut sangat krusial untuk mempercepat proses rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan ekonomi masyarakat yang lumpuh total.
“Status bencana nasional akan membuka ruang bantuan kemanusiaan yang lebih luas dan terkoordinasi, termasuk dukungan internasional yang akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku di Provinsi Aceh,” pungkas Tantawi yang juga Anggota DPR Aceh itu.
Saat ini, PMI Aceh Utara tetap menyiagakan Posko Tanggap Darurat Bencana di Jalan Abdullah Tb. Cumboek, Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai pusat komando dan koordinasi bantuan bagi masyarakat. []
