INFOACEHUTARA.com — Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil (Ayahwa), meminta Pemerintah Pusat segera memulihkan 18.000 hektar sawah rusak. Bencana banjir besar pada November 2025 memicu kerusakan lahan pertanian tersebut secara masif.
Ayahwa menyampaikan permintaan ini dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Banda Aceh, Kamis (26/3/2026). Ia menegaskan pemulihan lahan sawah sangat mendesak demi menjaga ketahanan pangan daerah yang kini terancam lumpuh.
Selain sektor pertanian, Bupati memaparkan kerusakan infrastruktur vital yang membutuhkan penanganan cepat dari pemerintah. Ia merinci kebutuhan pembangunan kembali 27 unit jembatan, jalan, serta perbaikan irigasi dan dua bendungan yang jebol.
Sektor perikanan juga mengalami kerugian besar akibat hantaman banjir yang melanda hampir seluruh wilayah kabupaten tersebut. “Supaya masyarakat kami dapat kembali turun ke sawah seperti sediakala. Kemudian kami butuh jembatan, kami butuh 27 unit,” ujar Ayahwa.
Selanjutnya, Ayahwa melaporkan kerusakan 10.000 hektar lahan tambak dan hilangnya 500 unit perahu (boat) milik nelayan setempat. Ia berharap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat memberikan perhatian khusus untuk mengganti aset produktif warga yang hilang tersebut.
“Selain itu, 10.000 lahan tambak masyarakat dan 500 unit boat masyarakat yang kehilangan, mohon kiranya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat agar memberi perhatian,” harap Ayahwa dalam forum tersebut.
Sentil Penyaluran TKD
Di sisi lain, Bupati menyoroti ketidaksesuaian data penerima TKD yang tidak memprioritaskan daerah terdampak paling parah. Sebanyak 696 desa di Aceh Utara merasakan dampak langsung bencana, namun alokasi anggaran justru terlihat tidak tepat sasaran.
“Di Aceh Utara yang terdampak sebanyak 696 desa. Tetapi kalau kita lihat TKD di tabel ini, yang terdapat bukan yang terdampak. (Justru) yang tidak terdampak yang dapat. Jadi untuk apa kami diundang, mungkin untuk dapat ya,” pungkasnya. []
