LHOKSUKON | INFO ACEH UTARA – Pj Bupati Aceh Utara Azwardi AP M.Si, menghadiri Sidang Paripurna ke-13 DPRK Aceh Utara tahun 2022 dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo sebagai rangkaian memperingati HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI pada Selasa, 16 Agustus 2022.
Kegiatan itu berlangsung di ruang sidang utama DPRK Aceh Utara di Landing Kecamatan Lhoksukon.
Turut hadir di sana seluruh pejabat jajaran Forkopimda Aceh Utara, di antaranya Dandim 0103 Aceh Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, Komandan Brigif Raider Khusus 25/Siwah Lhoksukon, Ketua DPRK Aceh Utara, Plt Sekda, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Setdakab, Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Utara, para Kepala SKPK, Kabag dan para Camat.
Prosesi sidang paripurna ke-13 diawali dengan pembacaan ayat suci Al Qur’an dan shalawat badar, kemudian dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Himne Aceh. Selanjutnya, Ketua DPRK Aceh Utara Arafat Ali membuka sidang paripurna ke-13 tahun 2022.
Pj Bupati Azwardi bersama seluruh anggota DPRK dan unsur pejabat yang hadir mendengar pidato kenegaraan Presiden RI selama sekitar 40 menit. Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dari Gedung Parlemen di Jakarta dan disiarkan langsung ke seluruh pelosok Tanah Air. Pidato disampaikan di depan sidang tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.
Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo terlihat memakai busana khas daerah, yaitu busana adat dari Provinsi Bangka Belitung.
Berikut ini adalah substansi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang berisi lima agenda utama:
“Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Hilirisasi nikel, misalnya, telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat,” kata Jokowi.
Agenda kedua, kata Presiden Jokowi, pemerintah juga melakukan optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau.
Dengan cara persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove, serta rehabilitasi habitat laut, akan terus dilakukan, dan akan menjadi potensi besar penyerap karbon.
Agenda kedua, kata Presiden Jokowi, pemerintah juga melakukan optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau.
Dengan cara persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove, serta rehabilitasi habitat laut, akan terus dilakukan, dan akan menjadi potensi besar penyerap karbon.
Agenda ketiga, Presiden Jokowi menekankan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat.
Termasuk pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal.
“Harus terus kita jamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Agenda keempat, Jokowi menginginkan UMKM terus didukung agar bisa segera naik kelas.
Saat ini, digitalisasi ekonomi telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn yang terus didorong untuk membantu pemberdayaan UMKM.
“19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024,” ucapnya.
Agenda Kelima, Presiden Jokowi menginginkan pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya. Sebab, IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan.
IKN, menurutnya, bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru.
“Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia,” ujarnya.
“Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80% investasi swasta diundang untuk berpartisipasi.” ungkap Presiden Indonesia ke-7 itu.
