[Opini] Super Garuda Shield dan Ironi Aceh: Ketika Perisai Terdepan Justru Terlupakan

Indonesia, dengan posisinya yang strategis di tengah keriuhan geopolitik Indo-Pasifik, memegang peranan penting. Penyelenggaraan latihan militer berskala internasional seperti Super Garuda Shield (SGS) 2025 di tanah air, yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Amerika Serikat, dan puluhan negara sahabat, memang menjadi sorotan global. Namun, di balik kemewahan dan bendera diplomasi tersebut, terdapat sebuah celah yang krusial dan kerap terabaikan dalam narasi pertahanan nasional: Aceh.

Sebagai provinsi paling barat Indonesia, Aceh secara geografis adalah perisai terdepan republik ini. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, salah satu jalur vital ekonomi dan militer dunia, serta kedekatannya dengan kawasan geopolitik India, Myanmar hingga Laut Cina Selatan, seharusnya menjadikan Aceh sebagai pilar utama dalam arsitektur pertahanan. Namun, ironisnya, Aceh justru absen dari panggung diskusi, simulasi, dan, bahkan komunikasi pertahanan dalam konteks SGS 2025.

Keberadaan Aceh bukan sekadar titik administratif di peta. Provinsi ini memiliki sejarah panjang yang penuh liku, baik pasca-damai maupun konflik, serta menyimpan “magma” sejarah dan geopolitik yang tidak pernah benar-benar padam. Bagi pemuda yang lahir dan besar di Aceh, ketidaklibatan ini bukan tanda aman, melainkan sebuah pertanyaan besar: Apakah Aceh tidak penting, ataukah sengaja dilupakan?

Potensi Ancaman dan Kelalaian Strategis

Ketidaklibatan Aceh dalam latihan militer sebesar SGS 2025 ini berpotensi menimbulkan celah strategis. Dalam konteks Indo-Pasifik yang makin kompleks, setiap celah dalam pertahanan adalah potensi ancaman. Indonesia meskipun menganut politik bebas aktif, dengan masifnya keterlibatan dalam latihan bersama blok Barat, dapat memicu respons keras dari Tiongkok. Hal ini berpotensi menjadikan Indonesia sebagai medan proxy conflict jika ketegangan militer meningkat.

Lebih dari itu, mengabaikan Aceh berarti mengabaikan potensi resistansi diam-diam. Sejarah mencatat Aceh sebagai titik masuk pertama kolonialisme sekaligus tempat lahirnya banyak tokoh pejuang nasional. Melupakan peran historis dan strategisnya adalah sebuah kelalaian strategis yang dapat berujung pada keputusan politik untuk mengerdilkan peran Aceh dalam arsitektur pertahanan nasional.

Aceh: Di Peta, Tetapi Diabaikan dalam Praktik

Secara geografis, Aceh adalah penjaga Selat Malaka dan pengawas arus perdagangan global. Namun, dalam realitas pertahanan nasional, Aceh lebih sering hadir sebagai nama administratif daripada aktor aktif. Dalam latihan seperti SGS 2025, Aceh tidak masuk dalam simulasi utama, tidak menjadi lokasi manuver, dan tidak pula terlihat dalam agenda komunikasi strategis seperti PAO SMEE 2025 antara TNI dan USINDOPACOM. Ini bukan sekadar masalah “ketinggalan giliran”, melainkan kegagalan membaca potensi letusan yang mungkin datang dari arah tak terduga.

Latihan militer modern tidak hanya soal senjata dan taktik, melainkan juga era perang informasi, komunikasi strategis, dan kendali narasi. Public Affairs Officer (PAO) bukan hanya juru bicara, melainkan arsitek persepsi. Di sinilah letak masalahnya: Aceh tidak dilibatkan dalam instrumen narasi nasional, padahal Aceh bukanlah wilayah biasa. Provinsi ini memiliki sejarah luka terhadap negara, kesadaran identitas yang tinggi, dan rasa percaya yang rapuh namun penting. Membiarkan Aceh di luar narasi pertahanan nasional adalah membiarkan bara dalam tanah mengendap tanpa suara.

Sebagai pemuda Aceh, kami merekomendasikan: Pertama, melibatkan Kodam Iskandar Muda secara aktif dalam rantai komando komunikasi dan jurnalis lokal Aceh dalam simulasi komunikasi strategis SGS 2025. Hasil PAO SMEE 2025 tidak boleh hanya berhenti di meja perwira tinggi, tetapi harus diterjemahkan menjadi aksi nyata di daerah. Kedua, membuka ruang partisipasi media independen Aceh dalam publikasi, diseminasi, dan produksi konten pertahanan-sipil. Ketiga, mendorong keterlibatan pemuda dan tokoh adat Aceh sebagai penghubung sosial dalam struktur pertahanan non-fisik.

TNI harus melihat kompas untuk membangun kepercayaan publik secara terbuka di wilayah-wilayah strategis seperti Aceh, bukan hanya Java-sentris. Ketika pusat perhatian lebih condong ke timur Indonesia atau perairan Natuna, barat Indonesia tampak sunyi. Padahal, dari baratlah ancaman bisa datang dengan cepat, baik dari infiltrasi laut, serangan siber, maupun pengaruh geopolitik asing.

Magma Sejarah yang Masih Hangat

Istilah “Aceh harus dilibatkan secara aktif” bukan retorika. Ini adalah panggilan strategis untuk menyentuh lapisan terdalam dari psikologi sosial dan politik Aceh. Provinsi ini menyimpan kekuatan sosial budaya yang bisa diperkuat menjadi modal pertahanan non-militer: ketahanan komunitas, local wisdom maritim, dan solidaritas rakyat.

Ketika strategi pertahanan disusun, Aceh tidak boleh hanya dianggap sebagai titik di peta. Kehadiran asing bisa menjadi pemicu trauma, dan narasi dominan dari pusat bisa dibaca sebagai hegemoni baru. Jika Aceh tidak diajak bicara, ia akan menciptakan narasinya sendiri, dan jika negara lalai, narasi itu bisa lebih dekat ke perlawanan daripada persatuan.

Aceh hari ini tampak tenang, namun tenang bukan berarti padam. Sejarah Aceh tidak hilang, ia hanya membeku, menunggu suhu politik yang cukup panas untuk mencair kembali. Jika negara terus mengabaikannya, Aceh bisa menjadi pusat dari gelombang narasi tandingan yang membelah, bukan menyatukan.

Magma tak pernah mati, ia hanya menunggu celah erupsi, dan negara yang lupa. Jika negara ingin mempertahankan kedaulatannya di seluruh batas, maka ia juga harus mengakui eksistensi batin dan aspirasi rakyatnya di batas itu. Aceh mungkin tidak berisik, tetapi bukan berarti tak memendam tanya. Sudah saatnya Aceh menjadi bagian dari keputusan dalam strategi pertahanan nasional. []

*Penulis merupakan pemerhati sosial politik Aceh

*Opini adalah pandangan pribadi penulis, tidak mencerminkan kebijakan redaksi.