Lhoksukon | Infoacehutara.com – Penjabat Bupati Aceh Utara Mahyuzar, membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045, di aula Kantor Bupati, Landing, Lhoksukon, pada Kamis, 4 Januari 2024.
Kegiatan itu diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Utara. Pj Bupati Mahyuzar membuka kegiatan itu melalui aplikasi daring zoom meeting karena sedang tidak berada di tempat. Kepala Bappeda Aceh Teuku Ahmad Dadek, juga hadir secara daring.
Sementara yang hadir langsung di antaranya Plt Sekda Aceh Utara Dayan Albar, Kepala Bappeda Aceh Utara M Nasir, pejabat dari Bappeda Aceh Timur, Bappeda Lhokseumawe, Bappeda Bireuen, Bappeda Bener Meriah, para Ketua Ketua Komisi DPRK Aceh Utara, para Kepala OPD, para tenaga ahli dan tim penasehat Bupati Aceh Utara, para Camat, para Kepala Bagian, pimpinan BUMN, BUMD, Perbankan, para pimpinan OKP, Ormas, Forum Imum Mukim, Forum Geuchik, organisasi profesi, pimpinan organisasi wartawan dan LSM.
Penjabat Bupati Mahyuzar, dalam sambutannya saat membuka kegiatan itu mengatakan bahwa salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
RPJPD ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dapat menjadi pedoman bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
RPJPD, kata Mahyuzar, merupakan penjabaran dari Visi dan Misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJPD Tahun 2025-2045, diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan.
“Perlu kami sampaikan bahwa RPJPD akan menjadi pedoman pembangunan yang dirumuskan secara makro dengan tujuan untuk menentukan arah kebijakan, sasaran pokok, indikator dan target kinerja pembangunan Kabupaten Aceh Utara selama 20 tahun ke depan dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis daerah,” kata dia.
Berdasarkan permasalahan dan isu strategis untuk mencapai visi daerah, lanjut Mahyuzar, maka pembangunan difokuskan pada Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Aksesibilitas infrastruktur berkualitas dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Untuk mewujudkan impian besar tersebut bukanlah hal yang mudah, sehingga diperlukan rencana yang matang dan terukur serta saran dan masukan yang konstruktif dari seluruh komponen masyarakat sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing, untuk bersama-sama dalam mewujudkan harapan masyarakat Kabupaten Aceh Utara, yaitu Islami, Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan di masa yang akan datang.
“Mudah-mudahan Forum Konsultasi Publik ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga target penetapan RPJPD paling lambat minggu keempat bulan Agustus 2024 dapat tercapai seperti yang kita inginkan,” harapnya.
Kepala Bappeda Aceh Utara M Nasir, dalam laporannya mengatakan tahap penyusunan rancangan awal RPJPD Aceh Utara tahun 2025-2045 telah melalui beberapa tahap, dan hari ini telah memasuki tahap Konsultasi Publik. Hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini, kata Nasir, dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal. Dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan atau stakeholders terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Aceh Utara pada tahun yang direncanakan.
Selain itu, Forum Konsultasi Publik bertujuan untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, misalnya terkait dengan pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan, sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
Panitia menghadirkan sejumlah narasumber pada kegiatan itu, di antaranya Kepala Bappeda Aceh Teuku Ahmad Dadek, Kepala Bappeda Aceh Utara M Nasir dan ahli perencanaan pembangunan dari kalangan akademisi. []
