LHOKSEUMAWE | INFO ACEH UTARA – Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe akan segera memutuskan perkara Pergantian Antar Waktu (PAW) Azhari T Ahmadi, anggota DPRK Lhokseumawe dari Partai Aceh.
Sidang pemeriksaan perkara PAW Anggota DPRK Lhokseumawe Azhari T Ahmadi melawan Partai Aceh telah selesai dilakukan. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe akan menggelar sidang pembacaan putusan terhadap Perkara Nomor: 5/Pdt. Sus-Parpol/2022/PN.Lsm, yang rencananya akan digelar pada Kamis mendatang, 28 Juli 2022.
Kuasa Hukum Azhari T Ahmadi, Armia SH MH dan Zulfahmi SH menyampaikan bahwa dalam tahap pembuktian yang telah dilalui beberapa waktu lalu, pihaknya telah menemukan beberapa fakta persidangan yang mendukung dalil-dalil gugatannya.
“Pertama, tentang Azhari T Ahmadi yang di-PAW bukan karena melakukan kesalahan atau pelanggaran, melainkan karena adanya arahan partai. Hal itu ditegaskan oleh saksi Fauzi,” ungkap Armia dalam keterangan media pada Selasa (26/7/2022).
“Justru Azhari T Ahmadi ini merupakan sosok legislator muda yang berprestasi. Budi Karma Bakti, saksi yang diajukan oleh Partai Aceh sebagai pihak Tergugat mengakui bahwa Azhari T Ahmadi merupakan anggota dewan yang mempunyai potensi,” lanjut Armia.
Hal serupa ditegaskan oleh Hasanuddin yang pada saat bersaksi di persidangan itu dirinya masih menjabat sebagai anggota DPRK Aceh Utara. Hasanuddin menegaskan bahwa Azhari T Ahmadi merupakan salah satu anggota dewan terbaik.
Lebih terperinci dijelaskan oleh Zulfikar warga gampong Ujong Blang Lhokseumawe tentang perhatian Azhari T Ahmadi kepada masyarakat, antara lain; membantu pembangunan masjid, memberikan pelatihan kepada pemuda, serta sering memberikan santunan kepada masyarakat yang mengalami musibah.
“Saksi lainnya, Yusdedi menambahkan bahwa selain memberikan perhatian kepada masyarakat, Azhari T Ahmadi juga aktif menyuarakan kepentingan masyarakat untuk pembangunan Kota Lhokseumawe,” ungkap Armia mengutip keterangan saksi di persidangan.
Kedua, pandangan ahli hukum terkait pergantian antar waktu terhadap Azhari T Ahmadi. Ahli hukum tata negara Zainal Abidin SH M.Si MH menegaskan bahwa Surat Arahan Partai tentang pembagian masa jabatan 2,5 tahun bagi anggota DPRK tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum bagi pergantian antar waktu.
“Partai politik tidak bebas melakukan PAW, tetapi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan bagi PAW itu tunduk kepada rezim hukum publik,” ujarnya.
Ditanya tentang adanya surat-surat pernyataan yang ditandatangani oleh Azhari T Ahmadi, menurut ahli hukum tata negara dari Universitas Syiah Kuala itu, pernyataan atau perjanjian itu termasuk ke dalam ranah hukum privat yang tidak bisa menderogat (mengenyampingkan) kekuatan hukum publik.
Selain itu, Zainal Abidin menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Partai Aceh tentang PAW tersebut tidak bersifat final sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk melanjutkan PAW apabila pihak yang dirugikan sedang mengajukan gugatan hukum ke pengadilan negeri,” ungkap Armia didampingi Zulfahmi.
Menanggapi telah selesainya pemeriksaan perkara itu, Armia menyerahkan sepenuhnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memberikan putusan.
“Selama proses pembuktian, kami sebagai kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan sejumlah bukti surat serta menghadirkan saksi dan ahli, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan kami. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya,” pungkasnya.
