Aceh Utara Patenkan Batik Pasee

Lhoksukon | Infoacehutara.com – Pj Bupati Aceh Utara Azwardi Abdullah, menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) kabupaten Aceh Utara yang telah menggerakkan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pasca Pandemi.

Hal tersebut disampaikan Azwardi saat memimpin apel gabungan jajaran pejabat seluruh SKPK dan ASN di lapangan upacara depan Kantor Bupati di Landing Lhoksukon, pada Senin pagi, 7 November 2022.

“Kita sudah berhasil mematenkan Batik Pasee yang sudah mendapatkan Hak Paten, ini harus terus dikembangkan sebagai kekayaan daerah. Kemarin-kemarin saya sudah memakai baju batik motif Pasee, besok-besok para Kepala SKPK ini juga harus punya batik Pasee ini. Harus kita sendiri yang beli dan pakai, untuk kembangkan UMKM daerah,” ungkap Azwardi.

Diketahui Batik Motif Khas Aceh Utara dengan nama “Hai Pasee” tersebut terdaftar dengan nomor permohonan EC00202276559, bertanggal 18 Oktober 2022 telah tercatat dalam Surat Pencatatan Ciptaan pada Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Batik Pasee dengan nomor pencatatan 000392300 termasuk dalam kategori Seni Motif berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemegang Hak Cipta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, hasil karya Nanda Nini Anggalih.

Terdapat 4 Motif utama Batik Pasee yang terinspirasi dari motif geometris yang menggambarkan nilai tasawuf di berbagai produk budaya di Aceh Utara, seperti bordir dan ukiran.

Selain itu, dalam apel gabungan tersebut, Azwardi juga mengapresiasi kinerja pejabat dan ASN jajaran Pemkab Aceh Utara selama tiga bulan dirinya menjabat sebagai Pj Bupati. Hal itu terlihat dari beberapa kegiatan yang membutuhkan gerak cepat, kolaborasi, koordinasi, dan kerjasama lintas sektor.

“Saya lihat sudah terjalin kerjasama dan kekompakan yang solid di antara semua SKPK dan stakeholder terkait,” kata Azwardi.

“Salah satunya, terlihat dalam penanganan bencana banjir yang melanda Aceh Utara pada Oktober lalu,” sambungnya.

Secara khusus, Azwardi juga menyampaikan terimakasih kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan KB, dan dinas terkait lainnya, dalam upaya penurunan angka stunting di daerah ini, dari 7,2 persen turun menjadi 6,2 persen dalam tiga bulan terakhir.

Kepada jajaran Inspektorat Kabupaten Aceh Utara, Azwardi juga menyampaikan apresiasi atas capaian Monitoring Centre of Prevention (MCP) yang terus membaik. MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“MCP Aceh Utara saat ini menduduki Peringkat II di Provinsi Aceh, diharapkan dalam sisa waktu ke depan harus terus diperbaiki untuk bisa menempati Peringkat I,” harapnya.