Lhoksukon | Infoacehutara.com – Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H Ruslan M Daud atau HRD menyampaikan kekecewaannya terhadap progres pelaksanaan rehabilitasi Bendung Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase, Aceh Utara, yang baru sekitar 35 persen.
Hal itu disampaikan HRD saat meninjau Bendung DI Krueng Pase, di Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara bersama pejabat dari Kementerian PUPR RI, pada Sabtu, 28 Januari 2023.
“Alhamdulillah, hari ini kita bersama Kementerian PUPR melakukan peninjauan kembali ke Bendung Krueng Pase dalam rangka melihat progress sekaligus mendorong untuk percepatan pelaksanaan. Dari apa yang kita lihat hari ini, jelas sangat mengecewakan kondisi pekerjaanya,” ujar HRD.
Dikatakan HRD, meski sudah berlangsung selama 18 bulan, namun progres pelaksanaan rehabilitasi Bendung tersebut baru sekitar 35 persen. Menurutnya, kontraktor pemenang tender proyek rehab Bendung DI Krueng Pase tidak profesional, sehingga pekerjaan tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan.
“Saya dengar terdapat banyak kendala dari sisi kontraktor. Salah satu penyebab utama yaitu kemampuan keuangan yang sangat terbatas sehingga tidak mampu melaksanakan pekerjaan dengan optimal. Mereka hanya berharap pada pencairan dari uang proyek. Karenanya tidak mengherankan jika mereka tidak mampu mengejar ketertinggalan progress,” jelas HRD.
Lebih lanjut, HRD menyampaikan bahwa dibutuhkan evaluasi menyeluruh terkait dengan sistem pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR.
“Kontraktor yang semacam ini, saya yakin tidak hanya terdapat di Bendung Krueng Pase. Tapi juga di sejumlah proyek-proyek lainnya di bawah Kementerian PUPR. Artinya ada persoalan serius dengan sistem pelelangan yang dipusatkan melalui pintu BP2JK (Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi). Karena itu, kita mendesak untuk dilakukan evaluasi sistem dan personel yang ada di BP2JK,” tegasnya.
Dampak dari lambatnya pelaksanaan rehabilitasi Bendung Krueng Pase menyebabkan ratusan ribu petani yang menggantungkan nasibnya pada air irigasi tersebut.
“Ketika mereka tidak bisa turun ke sawah, masyarakat bukan hanya tidak punya beras tapi juga tidak punya penghasilan karena umumnya masyarakat kita bergantung pada sektor pertanian,” kata dia.
“Nah, aspek kesejahteraan ini sangat erat kaitannya dengan kriminal. Dalam kondisi ini, bisa berdampak juga terhadap meningkatnya aksi kriminal mengingat kebutuhan utama masyarakat tidak terpenuhi. Selain itu, juga berdampak terhadap pendidikan anak-anak mereka yang selama ini dibiayai dari hasil olah sawah. Artinya bendung Krueng Pase ini benar-benar memiliki efektif dan berfungsi sebagai nadi penggerak ekonomi masyarakat di sana,” imbuhnya.
HRD juga menyampaikan bahwa ada perpanjangan waktu sampai dengan pertengahan tahun 2023 yang diberikan kepada perusahaan pemenang. HRD juga mendapatkan informasi bahwa ada perubahan manajemen dari sisi perusahaan untuk mengejar ketertinggalan.
“Semoga dengan perpanjangan waktu dan perubahan manajemen, kita berharap pertengahan tahun ini sudah selesai dikerjakan dan petani kita akan segera turun ke sawah,” harapnya.
Diketahui, alokasi anggaran untuk Rehabilitasi Bendung DI Krueng Pase berjumlah 56 Miliar. Kontraktor pelaksana PT Rudi Jaya memenangkan paket tersebut dengan nilai 44 Miliar. Saat ini, pencairan yang dilakukan sebanyak 18 Miliar dengan progres fisik sekitar 35 persen.
