Jakarta | Infoacehutara.com – Penjabat Bupati Aceh Utara Mahyuzar, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) tahun 2023 di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023.
Rakornas P2DD tahun ini mengangkat tema ‘’Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju’’ dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.
“Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk Pemerintah Daerah,” ujar Wapres.
Selain Wapres, juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) P2DD, para Menteri, pimpinan Lembaga dan Satgas P2DD.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga memaparkan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2022 hingga semester I tahun 2023.
“Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau ETPD, berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori Digital mencapai 399 Pemda atau 73,6%. Pemerintah optimis target tahun ini 75% bisa dicapai,” ungkap Airlangga.
Di sela-sela kegiatan Rakornas, Pj Bupati Aceh Utara Mahyuzar mengatakan Rakornas P2DD ini, menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Aceh Utara dalam upaya menekan angka inflasi dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara dengan menerapkan secara maksimal transaksi digital di daerahnya.
Agar kegiatan P2DD di Aceh Utara berjalan maksimal, Mahyuzar berharap kerja sama yang baik antar Satgas OPD di Aceh Utara.
“Tanpa adanya kerja sama dan kolaborasi yang baik, hal ini akan sulit dilakukan,” ujarnya.
Saat ini, kata Mahyuzar, pertumbuhan teknologi informasi sangat cepat sekali, jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara jika tidak mampu beradaptasi dengan cepat, maka dapat dipastikan akan tertinggal.
“Jika hal ini terjadi, maka Aceh Utara akan sulit sekali untuk bangkit,” imbuhnya.
Mahyuzar meminta pejabat di jajaran Pemerintahan Aceh Utara saat ini harus lebih mengikuti perkembangan teknologi, harus mampu beradaptasi, agar pelayanan kepada masyarakat bisa dengan cepat dilaksanakan.
“Jangan lagi berpikir dengan pola lama,” tuturnya.
Lebih lanjut, Mahyuzar menambahkan, penerapan Transaksi Digital di lingkungan Pemkab Aceh Utara sudah seharusnya menjadi prioritas, karena hal ini terkait dengan pelayanan di era digital saat ini.
“The more digital, the more personal. The more digital, the more professional. The more digital, the more global,” pungkas Mahyuzar mengutip kata-kata mantan Menteri Pariwisata Arief Yahya.
